![]() |
Prodi PMI UIN Ar-Raniry Siap Lahirkan CDO dan Tenaga Ahli Pembangunan Pedesaan. Ist |
Volunteer Pedia | Banda Aceh - Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh telah menyepakati "pembangunan masyarakat pedesaan (rural community development)" sebagai distingsinya dalam workshop Review Kurikulum yang diadakan baru-baru ini. Workshop ini menghasilkan dua profil lulusan yang disepakati, yaitu tenaga pengembang masyarakat (Community Development Officer atau CDO) dan Tenaga Ahli Pembangunan Pedesaan. (06/06/2024)
Workshop kurikulum ini dipandu oleh Siti Aminah, S.Sos.I, M.Si, Ketua Prodi PMI UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Menurut Aminah, Indonesia saat ini menerapkan kurikulum KKNI dengan pendekatan Outcome Based Education (OBE) dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). "Hal ini telah diterapkan di banyak program studi, namun pendokumentasian prosesnya dan pengawasan terhadap pencapaiannya belum maksimal, sehingga pengukuran terhadap ketercapaian output dan outcome sulit dipastikan," tegasnya. Oleh karena itu, workshop kurikulum yang dilakukan oleh Prodi PMI UIN Ar-Raniry adalah langkah tepat, tambahnya.
Sebanyak 24 peserta dengan antusias mengikuti rangkaian workshop review kurikulum ini. Dr. Masrizal, MA, Ketua Ikatan Alumni (IKA) Prodi PMI, memberikan masukan agar kurikulum baru Prodi PMI mengalokasikan lebih banyak SKS untuk keahlian pengembangan masyarakat pasca konflik dan bencana. Sementara itu, Faisal, S.IP, MM dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) menyebutkan bahwa dengan terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2024 sebagai revisi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, desa menjadi sentra pemberdayaan masyarakat yang sangat urgen. "Untuk konteks Aceh terdapat 6.500 gampong, artinya dibutuhkan setidaknya 77.000 orang tenaga profesional pengembang gampong," tambahnya. Stakeholder lainnya, Julie Sari Avolita, SP, MM dari DP3A Provinsi Aceh dan Safwan, S.Ag, MM dari Dinas Sosial Provinsi Aceh, menekankan pentingnya pengetahuan kearifan lokal dan etika pemberdayaan masyarakat dalam kurikulum, sejalan dengan arah pembangunan di Indonesia yang menitikberatkan pada upaya perubahan perilaku.
Dr. Rasyidah, M.Ag, Ketua Prodi PMI UIN Ar-Raniry, menyebutkan bahwa kurikulum adalah inti pembangunan pendidikan di perguruan tinggi. "Bagaimana pendidikan tinggi dilakukan sangat tergantung pada rancangan kurikulumnya. Oleh karena itu, review kurikulum menjadi proses penting yang harus dilakukan dengan serius, melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna, dunia usaha, dan pakar," ujarnya. Rasyidah menyampaikan apresiasinya yang tinggi kepada stakeholder terkait yang menghadiri proses review kurikulum ini sehingga review kurikulum yang dilakukan dapat lebih komprehensif.
Sementara itu, Marini Kristina Situmeang, M.Sos, M.Si, Ketua Panitia Kegiatan dan juga Sekretaris Prodi PMI, menyebutkan bahwa workshop kurikulum ini merupakan rangkaian kegiatan review kurikulum yang telah dilakukan sejak akhir tahun 2023. Workshop awal dilakukan dengan melibatkan multi-stakeholder untuk mengidentifikasi distingsi yang relevan, diikuti dengan kegiatan "Ngopi Kurikulum Jilid 1" dan seterusnya hingga terlahirlah draft struktur kurikulum yang diworkshopkan bersama pakar pada hari ini, jelasnya. []